Ketika Wanita Menjadi Arsitek peradaban di Parlement

Tak terbantahkan lagi bahwa sang arsitek peradaban itu bisa juga bernama wanita, bukan karena semata darinya lahir setiap orang-orang hebat itu yang kelak akan mengubah dunia tapi bagaimana peranannya baik sebagai sekolah pertama dalam miniature peradaban (keualrga) atau peranannya langsung di medan juang baik dalam ranah social, pendidikan, politik ,budaya dan atau yang lainnya. Dan inilah kehebatan seorang wanita. Ketika tangan kanannya menggendong ayunan maka tangan kirinya mampu mengguncang dunia. Wanita diberi kelebihan multitasking. Peranannya diluar domestik tak menjadi mengapa karena dunia wanita tak hanya sebatas sumur, dapur dan kasur selama kaidahnya terpenuhi bahwa kewajiban yang satu tak harus meninggalkan kewajiban yang lain. Mengutip rumus Einsten bahwa dalam kehidupan, kerap selalu ada nilai kontanta yang mutlak juga relatifitas yang bisa jadi nilainya berubah-ubah. Dalam konteksnya adalah seberapa tinggi pun jabatan struktural yang dimiliki oleh seorang wanita, dalam keluarga kendali bahtera tetap pada pria. Rumus itu pun berlaku juga untuk konteks prinsip politik, ada nilai mutlak yang tidak bisa diganggu gugat, ada pula nilai relatifitas yang bisa berubah dan diperlukan penyesuaian diri agar tetap pada on the track-nya.
Berbicara masalah ke-berpartisipasian-nya seorang wanita dilaur ranah dometik memang menarik, terlebih dengan isu emansipasi yang nyaring mendengungkan kesetraan gender. Kehadiran wanita dalam parlemen misalnya diharapkan tidak sekedar memenuhi kuota komposisi semata tetapi juga memberikan warna politik. Bagaimana dia bisa menjadi peng-ubah dalam melakukan legislasi dan memiliki daya tawar untuk turut serta menyelesaikan permasalahan bangsa, khususnya isu wanita. Pada periode 1997-1999 perempuan yang menjadi ang- gota DPR RI berjumlah 54 o- rang dari 500 anggota (10,8%). Pada 1999-2004 jumlahnya 45 orang dari 500 anggota (9%).
Dengan semangat mendorong kuota 30% di parlemen, terjadi peningkatan jumlah anggota DPR pada periode 2004-2009, yaitu menjadi 61 orang (11,6%), dan pada pe riode 2009-2014 meningkat lagi menjadi 103 orang. Namun berbeda pada pariode 2014-2019, tren partisipasi parlementer wanita mengalami penurunan menjadi 97 atau sebesar 17, 32%. [1]

Kehadiran wanita di parlemen diharapkan bukan sekedar tuntutan porsi untuk komposisi menuju 30%. Ketika wanita tidak dipersiapkan secara mental dan pemahaman, dikhawatirkan kehadirannya disana hanya sebagai pelengkap saja atau bahkan yang paling mengerikan dijadikan korban atau tumbal politik akibat sebuah kepolosan sikap dan ketidakmengertian menyikapi keputusan politik yang harus dilakukan.

Wanita yang ketika kodratnya sebagai Ibu telah menjadikannya pandai mengatur keuangan rumah tangga, dan bukankah sifat itu dibutuhkan di senayan guna menghasilkan Rancangan Anggaran dan pendapatan Belanja Negara yang efektif dan Efisien. Wanita yang secara naluriah berjiwakan lemah lembut bisa mewarnai perpolitikan parlemen yang penuh dengan dinamika yang menguras fikiran dan emosi. Betapa kita mengharapkan dengan adanya suara-suara wanita di parlement bisa menepis suara bising dan kegaduhan di senayan, meski memang seharusnya senayan tidak boleh hening dan harus menjadi tempat yang gaduh untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun setidaknya kehadiran wanita di parlemen bisa menghindarkan adanya kegaduhan yang dipadukan dengan pacuan emosi yang menguras otot dan energi.

Masyarakat merindukan kehadiran wanita yang menjadi arsitek peradaban di parlement, Diplomat yang piawai mengaspirasikan keluh kesah masyarakat yang darinya tercipta output legislasi yang berpihak dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, menjawab permasalah human tracfikking, kekerasan terhadap anak, kemiskinan, pendidikan dan segudang permasalahan lainnya.